Pengertian Etik, Moral dan Hukum Dalam Konseling

 Pengertian Etik, Moral dan Hukum

Gladding (2012) mendefinisikan etik sebagai suatu filsafat mengenai tingkah laku dalam pengambilan keputusan moral, yang bersifat normatif dan berfokus pada prinsip serta kaidah standar yang mengatur hubungan antar individu.  Langkah, ucap, dan pikir manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah terlepas dari aturan-aturan normatif yang megikat dan telah disepakati bersama sebagai nilai yang harus dijinjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.  Sedangkan Donald H. Blocher (1996) mendefiniskan etika sebagai prinsip-prinsip atau standar perilaku yang didasarkan pada kaidah umum yang dapat diterima atau disepakati bersama.  Karena etika bersifat normatif, maka jika seseorang tidak mengindahkan kesepakatan aturan tersebut maka niscaya keberadaan orang tersebut akan diasingkan atau bahkan dikeluarkan dalam suatu sistem komunitas. 

Jika etika berbicara mengenai kerangka yang membingkai suatu perilaku, maka hasil dari proses ketaatan etika itu disebut sebagai moral.  Terdapat proses memberikan nilai serta mengevaluasi perbuatan dalam definisi moralitas, dimana kata yang familier kita dengar yakni; baik, buruk, benar, maupun salah adalah salah satu bentuk ungkapan ekspresi dari proses pemberian nilai dari suatu perbuatan yang merujuk pada kesesuaian etika itu sendiri (Brandt, 1959; dan Grant, 1992 dalam Gladding 2012).  Lebih lanjut lagi Donald H. Blocher (1996), mengemukakan bahwa ketika manusia dalam sebuah kelompok melakukan aktifitas kehidupan bersama yang melibatkan banyak unsur atau elemen, terlebih adanya unsusr kepercayaan serta keyakinan publik, maka perlu adanya kesepakatan suatu nilai.  Nilai tersebut difungsikan untuk mengarahkan struktur perilaku anggota dalam kelompok tersebut pada suatu capaian hubungan antar individu yang kondusif.

Tatanan yang kondusif dari suatu kehidupan tidak hanya berhenti pada aplikasi etika serta moral yang notabene bersifat normatif atas dasar kesepakatan pemahaman masyarakat dalam memberikan penilaian pada perilaku.  Perlu adanya suatu aturan secara eksplisit maupun implisit yang syah dari institusi berwenang sebagai perangkat negara atau pemerintah.  Pemerintah sebagai penentu kebijakan di suatu negara atau wilayah memformulasikan aturan-aturan yang didalamnya terdapat unsur etika dan moral masyarakat, dalam suatu kemasan perundang-undangan.  Hukum adalah penyususnan yang akurat dari standar pemerintah yang dibuat untuk menjamin keadilan legal dan moral (Hummel, Talbutt, Alexander, 1985 dalam Gladding, 2012).  Lebih lanjut lagi Gladding (2012) menegaskan bahwasannya hukum tidak mendikte etika apa yang pantas untuk situasi tertentu, tetapi apa yang legal dalam situasi tersebut.  Hukum lebih menitik beratkan pada pandangan legalitas atau keabsahan situasi dari kacamata birokratif atau kebijakan pemerintah.  Dalam beberapa situasi, hukum tidak lagi memandang etika, budaya dan moralitas yang bersifat normatif meskipun pada prinsipnya hukum juga dilahirkan dan dirumuskan dari hal tersebut.  Sehingga seringkali ditemukan kontraversi antara kebijakan hukum yang diterapkan, dengan kultur yang telah mengakar di masayarakat.

Akhirnya kita dapat membedakan antara etika, moralitas, dan hukum dari pemaparan di atas. Dengan paham atas sekat pembeda dari pengertian-pengertian di atas, maka diharapkan konselor mampu mencitrakan dirinya sebagai insan teladan yang senantiasa berpedoman pada nilai-nilai etik hingga menunjukan kualitas moral yang baik. Harapan selanjutnya adalah konteks serta ekspektasi kerja konselor yang senantiasa terbingkai dalam proteksi legalitas di bawah asosiasi yang menangani ataupun pemerintah selaku pembuat kebijakan.

B.     Kode Etik dan Standar Profesional

            Etika dalam suatu profesi akan selalu memandang keberadaan profesi lain, seperti halnya profesi lain yang mempertimbangkan profesi Konselor.  Artinya kode etik yang dirancang dalam tatanan keprofesian tidak muncul dengan begitu saja.  Standar etika itu muncul dari pengakuan individu yang mewakili profesi dan melakukan upaya-upaya sebagai bentuk penghormatan para anggota profesi tersebut melalui asosiasi yang menaunginya. Fungsi asosiasi sebagai organisasi profesi juga menyediakan forum pertemuan bagi para praktisi dan peneliti, mereka juga memainkan peran politik dalam advokasi untuk profesi tersebut.

Komunikasi serta kinerja yang ada di dalam tubuh organisasi profesi dikawal dan dipandu oleh standar (kode ethical) yang bertindak untuk meminimalkan atau mencegah hal-hal yang merugikan organisasi progesi ietu sendiri, para praktisi profesi, akademisi atau ilmuwan, serta individu yang dilayani profesi tersebut.  Sebuah profesi tanpa standar etika justru perlu dipertanyakan kredibilitasnya.  Oleh karena itu, konselor harus peka terhadap isu-isu yang berkembang dari ranah politik dan birokrasi yang mengatur profesionalisasi dalam konseling.

Keefektifan konselor berhubungan dengan pengetahuan etik dan tingkah laku mereka (Welfel dalam Gladding, 2012).  Kinerja konselor tercermin pada seberapa besar konselor tersebut mengamalkan pemahaman etik yang mereka miliki.  Seringkali konselor dihadapkan dengan dilema etis, kontraversi yang muncul akibat perbedaan pemahaman mengenai standar moralitas seringkali mewarnai praktik konseling. Konselor perlu menaruh kepedulian lebih terhadap standar etika profesional. Konselor perlu dididik seperti apa praktik yang dianggap diterima dan kompeten dalam bidang konseling secara umum, maupun praktik konseling secara khusus. Konselor harus tahu kapan dilema etika timbul sehingga mereka dapat membuat keputusan dan etis dalam praktek konseling tersebut, hal ini berarti seorang konselor harus sejak awal mengenali kode etik dalam bertindak sehingga melahirkan perilaku yang etis pula dalam setiap pengambilan keputusan.

Donald H. Blocher (1996) menjelaskan bahwa kode etik umumnya mengakui kenyataan bahwa konselor memiliki sejumlah kewajiban etis. Kewajiban tersebut adalah :

1. Kewajiban kepada klien

2. Kewajiban kepada orang tua klien kecil

3. Kewajiban untuk profesi

4. Kewajiban kepada institusi mempekerjakan

5. Kewajiban untuk komunitas atau masyarakat pada umumnya

Asosiasi Konseling Amerika (ACA) menjabarkan lebih lengkap mengenai kode etik yang harus dijalani seorang konselor :

Bagian A: Hubungan dalam Konseling.

Hubungan dalam konseling merupakan satu kesatuan antara konselor dan konseli yang memiliki tujuan untuk memecahkan permasalah yang dihadapi. Konselor memiliki peran untuk membantu konseli, sdangkan konseli memiliki peran sebagai individu yang sedang memerlukan bantuan. Proses konseling akan menyangkut hubungan dari peran konselor itu sendiri. Kontek hubungan dalan proses konseling menyangkut hal-hal sebagai berikut :  (a) kesejahteraan klien, (b) hak-hak klien, (c) klien dilayani oleh orang lain, (d)  kebutuhan pribadi dan nilai-nilai, (e) hubungan ganda, (f) keintiman seksual dengan klien, (g) banyak klien, (h) kerja, (i) kelompok, (j) biaya dan barter, (k) terminasi dan rujukan, (l) dan teknologi komputer.

Bagian B: Kerahasiahan.

Kerahasiahan merupakan kunci untuk memberikan kenyamanan terhadap klien. Konselor dituntut untuk mampu memegang teguh informasi yang disamapkan oleh klien sehingga klien merasa nyaman dalam melakukan konseling dengan klien. Jika klien memberikan kepercayaan penuh terhadap konselor, maka keterbukaan klien akan semakin mudah. Hal inilah yang akan memberikan dampak yang positif terhadap proses konseling. Kepercayaan dari konseli terhadap konselor menjadi mutlak untuk dipertimbangkan sehingga menjadi kode etik yang sangat krusial. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalan menjadi kerahasiahan konseli melipuhi hal-hal sebagai berikut: (a) hak privasi, (b) kerahasiahan kelompok dan keluarga, (c) kecenderungan kompetansi klien, (d) catatan-catatan konseling, (e) hasil analisa dan pelatihan, (f) dan hasil konsultasi dengan konselor.

Bagian C: Tanggung Jawab.

            Konselor memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap klien, orang tua, organisasi, serta terhadap diri konselor itu sendiri. Tanggung jawab yang diemban konselor merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian yang serius, sebab tanggung jawab ini akan berdampak pada kebaerhasilan suatu pola kerja dari konselor. Tanggung jawab professional menyangkut: (a) standar-standar pengetahuan, (b) kompetensi profesional,  (c) identitasklien, (d) tanggung jawab publik, dan (e) tanggung jawab profesional lain.

Bagian D: Hubungan dengan Profesional Lain.

            Hubungan dengan profesi lain, hal ini menunjukan bahwa permasalahan yang harus diselesaikan oleh konselor mengenai permasalahan klien tentu akan berhubungan dengan profesi lain. Profesi lain dalan konteks ini adalah lembaga-lembaga atau profesi yang ada kaitannya dengan perasalahan yang dihadapi oleh klien. Profesi lian dalam kaitannya dengan siswa bisa saja pihak kesehatan (dokter) atau psikolog/psikiater. Dalam kontek hubungan dengan teman sejawat konselor disekolah bukan individu yang berdiri sendiri melainkan merupakan team work diantara personel sekolah. Dengan demikian hubungan dengan professional lain menjadi komponen penting dalam mebinba hubungan sosial dalam konteks kerja profesonal. 

Bagian E: Evaluasi, Penilaian, dan Interpretasi.

            Evaluasi dan interpretasi menyangkut  (a)  standar penilaian yang berkaitan dengan klien. Klien adalah individu yang memiliki berbagai karakteristik sehingga akan memberikan berbagai penapsiran terhadap pemeknaan konselor. Jika penepsiran keliru, maka proses konseling akan berjalan terganggu sebab konselor mengalami kesulitan melakukan interpretasi terhadap kondisi klien. (b)   keterampilan konselor, konselor merupakan individu yang berada pada jabatan profesi yang harus menunjukan tingkat professional yang handal. Berbagai keterampilan merupakan kompetensi yang harus dimiliki. Konseling bukan merupakan hal yang mudah dilakukan, melainkan melalui beberapa tahapan. (c) kesesuaian penilaian. Beberapa pertimabangan yang harus diperhatikan dalam penilaian ini menyangkut: penilaian umum masalah-masalah, kompetensi menggunakan dan menafsirkan tes, perijinan untuk penilaian, penggunaan dan distribusi  informasi, diagnosa yang tepat terhadapa gangguan mental, tes seleksi, tes kondisi administrasi, keragaman dalam pengujian, penilaian dan interpretasi tes,keamanan tes, serta bagaimana menganalisa keusangan tes, serta melakukan konstruksi alat tes.

Bagian F: Pengajaran, Pelatihan, dan Pengawasan.

            Mencakup isu yang berkaitan dengan pelatihan konselor dan   program pendidikan konselor. Mencakup kajian tentang: pendidikan dan pelatihan konselor.

Bagian G: Penelitian dan Publikasi.

            Bagian ini memberikan penjelasan terhadap prosedur penelitian yang berkaitan dengan isu-isu yang terjadi. Dalam melaksanakan penelitian hal yang harus diperhatikan adalah (a) Tanggung jawab, tanggung jawab terhadap profesi adalan bagaimana mengambangkan suatu penelitian yang berkenaan dengan peningkatakan kualitas layanan, (b)  perijinan, perijinan dalam penelitian menyangkut legalitas dari penelitian yang akan dilakukan baik secara kelembagaan maupun secara individual kepada subjek penelitian yangtu klien yang dijadikan kajian permasalahan, (c) pelaporan hasil dan publikasi,  pelaporan hasil tentunya akan menyangkut pada konsep bagaimana penelitian tersebut dirancang, dilaksanakan, dianalisa hasilnya serta publikasi dari hasil penelitian.

Bagian H : Menyelesaikan Isu-Isuk Etik.

Mencakup prosedur yang harus diikuti oleh konselor profesional ketika mereka mencurigai penasihat lain dari perilaku yang tidak etis. Pada bagian ini merupakan bagian tanggung jawab konselor terhadap organisasi, jika ada anggota organisasi yang melakukan penyimpangan etika, maka tanggung jawab komponen semua personel harus bertanggung jawab demi kredibilitas yang tetap baik. Hal yang harus diperhatikan jika mendapatkan informasi tentang pelanggaran informasi adalah : (a) sejauhmana pengetahuan tentang standar kode etik yang berlaku pada organisasi tersebut, (b) sejauhmana dugaan pelanggaran yang dilakukan, (c) bagaimana pola kerjasama yang harus dilakukan dengan bagian komite etika sehingga proses penyelesaian pelanggaran kode etik dapat diselesaikan dengan baik.

Sementara Van Hoose dan Kottler dalam Gladding (2012) memaparkan alasan pentingnya kode etik dalam sebuah profesi :

1.      Kode Etik melidungi profesi dari pemerintah.  Point ini menjelaskan bahwa sebuah profesi diperbolehkan secara mandiri dalam independensinya untuk mengelola profesi tersebut agar berfungsi sebagaimana mestinya.

2.      Kode etik membantu mengontrol ketidaksepakatan internal dan pertengkaran, sehingga memelihara kestabilan dalam profesi.

3.      Kode etik melindungi praktisi dari publik, terutama untuk pengaduan mal-praktik.  Jika konselor telah bertindak sesuai batas-batas kode etik, tingkah lakunya akan dinilai telah mematuhi standar umum.

Dengan demikian kode etik akan membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas sebuah profesi, serta menjamin perlindungan klien dari layanan yang dapat merugikan klien tersebut.  Sementara itu ACA; Herlihy & Corey dalam Gladding (2012) memberikan contoh perilaku tidak etis yang paling sering terjadi dalam konseling:

1.      Pelanggaran kepercayaan

2.      Melamaui tingkat kompetensi profesional seseorang

3.      Kelainan dalam praktik

4.      Mengklaim keahlian yang tidak dimiliki

5.      Memaksakan nilai-nilai konselor pada klien

6.      Membuat klien bergantung

7.      Melakukan aktivitas seksual dengan klien

8.      Konflik kepentingan, seperti hubungan ganda yaitu peran konselor bercampur hubungan pribadi atau hubungan profesional yang menyimpang.

9.      Persetujuan finansial yang kurang jelas

10.  Pengiklanan yang tidak pantas

11.  Plagiarisme

Dengan dipaparkannya perilaku tidak etis di atas diharapkan setidak-tidaknya konselor menghindari perilaku-perilaku di atas dan lebih selektif dalam menjalankan profesi konselor.  Namun demikian, kode etik jarang terperinci dalam mengurai kasus yang lebih spesifik karena kode etik itu sendiri lebih bersifat umum dan idealistik.  

Dalam banyak kasus,  konselor diminta untuk membuat keputusan etis yang kompleks.  Beymer, Corey & Callanan, dan Talbutt dalam Gladding (2012) menjelaskan ada sejumlah batasan spesifik dalam kode etik:

1.      Beberapa masalah tidak dapat diputuskan dengan kode etik

2.      Pelaksanaan kode etik merupakan hal yang sulit

3.      Standar-standar yang diuraikan dalam kode etik ada kemungkinan saling bertentangan

4.      Beberapa isu legal dan etis tidak tercakup dalam kode etik

5.      Kode etik adalah dokumen sejarah, artinya kode etik yang duterapkan dalam kurun waktu tertentu bisa saja tidal lagi relevan di kemudian hari

6.      Terkadang muncul konflik antara peraturan etik dan peraturan legal

7.      Kode etik tidak membahas masalah lintas budaya

8.      Tidak semua kemungkinan situasi dibahas dalam kode etik

9.      Seringkali sulit menampung keinginan semua pihak yang terlibat dalam perbincangan etik secara sistematis

10.  Kode etik bukan dokumen proaktif untuk membantu konselor dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dalam suatu situasi baru.

Disamping itu semua, ternyata di dalam tubuh kode etik itu sendiri memunculkan konflik dilematis yang berbenturan antara nilai-nilai etik itu sendiri, maupun nilai etik dengan perspektif hukum.  Seperti dipaparkan oleh Donald H. Blocher (1996) yang menjelaskan bahwa kode etik dapat memberikan pedoman luas untuk keputusan etis, namun jarang cukup rinci menerapkan secara sempurna untuk situasi etis tertentu.  Pengambilan keputusan etik tidak selamanya mudah, namun inilah yang menjadi tugas seorang konselor (Samuel T. Gladding, 2012).  Selanjutnya Welfel dalam Gladding (2012) menambahkan perlunya karakter integritas, keberanian moral, serta pengetahuan dalam diri konselor untuk mengatasi hal tersebut.

Kiranya sangat perlu bagi konselor untuk intensif mengecek kesesuaian kode etik setiapkali menghadapi suatu kasus, karena faktanya kode etik yang diyakini sangat berguna dalam menuntun kinerja profesi ternyata tidak selamanya dapat menjawab semua pertanyaan di lapangan. Sikap hati-hati yang perlu konselor miliki tergambar melalui konselor yang beroperasi berdasarkan standar etik pribadi tanpa berpegang pada standar etik yang dirancang asosiasi profesi, biasanya berjalan dengan lancar di awal, hingga menemukan suatu situasi dilematis yang akhirnya tidak melahirkan solusi yang jelas dan bukan solusi yang terbaik (Swanson dalam Gladding, 2012).  Sebuah studi di New York (Hayman & Covert dalam Gladding 2012) menemukan fakta yang mengejutkan bahwa hanya kurang dari sepertiga responden yang mengatakan bahwa mereka mengandalkan kode etik profesional yang sudah dipublikasikan dalam menyelesaikan permasalahan.  Mereka (konselor) lebih cenderung menggunakan strategi “akal sehat” yang terkadang secara profesionalitas dipandang tidak etis dan kurang bijaksana.

Situasi ini berpotensi memunculkan perilaku tidak etis dalam diri konselor karena tidak didasarkan pada kode etik yang ditetapkan, melainkan pada peraturan yang mereka ambil untuk membenarkan tindakan mereka atas dasar perspektif pribadi mereka.  Hal ini juga berpotensi mencederai integritas profesi konselor yang memiliki ekspektasi tinggi untuk dapat diterima dan memperoleh kepercayaan publik yang utuh dalam operasional kerjanya.  Artinya perlu sikap yang arif dan bijaksana serta mengasah intuisi konselor dalam melangkah, dan tidak lupa disertai sikap kehati-hatian dalam mengambil setiap keputusan bantuan, sehingga menciptakan perilaku etis di setiap pengambilan keputusannya.

C.     Keputusan Etik

            Pengambilan keputusan yang berlandaskan nilai etik adalah bagian yang terpenting sekaligus tersulit dalam suatu proses konseling.  Namun suka tidak suka, konselor harus tetap melalui fase ini.  Namun pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kode etik yang tidak mudah namun bagian terpenting dalam konseling dapat diimplementasikan. Remley & Herlihy, 2005;Wilcoxon et al., 2007 dalam Gladding 2012 mencoba membantu menjawab pertanyaan tersebut dengan menguraikan beberapa prnsip etik yang berhubungan dengan aktivitas dan pilihan etik konselor;

a.       Beneficence/perbuatan baik

            Hal ini diartikan bahwa konselor senantiasa mendasarkan tujuan dari suatu proses bantuan dalam sebuah kebaikan, tanpa ada tendensi lain di balik itu semua yang memiliki fungsi sebagai pencegahan atas situasi yang akan merugikan semua pihak kelak.

b.       Nonmaleficence

            Prinsip lainnya adalah perbuatan yang tidak mengakibatkan kerugian baik materil maupun non materil, prinsip ini menekankan pada konselor untuk senantiasa menjaga atmosfir konseling agar tidak ada yang dirugikan atau tersakiti di dalamnya.

c.       Autonomy/otonomi

            Seperti yang kita pahami bersama mengenai prinsip dasar dalam sebuah konseling bahwa “konselor hanya membantu konseli dalam menyelesaikan masalahnya, dan bukan membantu menyelesaikan masalah konseli”.  Maka keberanian dalam memilih serta mengambil keputusan akhir yang harus diambil oleh konseli adalah sesuatu hal yang menjadi prioritas layanan karena hal tersebut adalah nyawa dari kesuksesan proses konseling itu sendiri.

d.       Justice/keadilan

            Nuansa yang harus dibangun dalam suatu proses konseling yang berlandas kode etik adalah prinsip keadilan.  Keadilan dalam konseling mencakup aspek keadilan untuk tidak akan membedakan klien yang ditangani, serta tidak bertendensi memihak di tengah permasalahan yang didiskusikan klien.

e.       Fidelity/kesetiaan

            Prinsip ini menegaskan setiap pelaku konseling untuk berpegang pada komitmen sebagai seorang konselor.  Mengamalkan azas-azas serta prinsip-prinsip altruistik atau mengutamakan kepentingan orang lain sebelum kepentingan diri sendiri.

            Swanson (1983) dalam Gladding (2012) memperkaya wawasan kita tentang pedoman yang dapat mengukur sejauh mana seorang konselor telah bertindak etis dalam layanannya;

                    i.     Kejujuran Pribadi dan Profesional

              Keterbukaan adalah kunci penting dalam proses konseling.  Hal-hal yang disembunyikan seperti agenda, perasaan, penilaian, atau gagasan yang disembunyikan justru akan menghambat kelancaran dari proses konseling itu sendiri.

                  ii.     Kepentingan Terbaik Klien

              Seperti yang pernah disinggung sebelumya bahwa profesi konselor adalah profesi altruistik atau mementingkan kepentingan orang lain (dalam hal ini konseli yang dilayani) di atas kepentingan pribadi.  Namun idealisme ini nampaknya hal yang tidak mudah diterapkan dalam diri seseorang.  Perlu pembiasaan dengan energi yang cukup ekstra agar naluri altruistik benar-benar meresap dalam diri konselor.

                iii.     Konselor Bertindak Tanpa Tujuan Jelek

              Senada dengan teori Remley & Herlihy sebelumnya, bahwa upaya ini menekankan pada konselor untuk tidak memiliki tujuan terselubung apalagi yang berkonotasi negatif dalam melakukan proses bantuan terhadap konseli.

                iv.     Sikap Scientifik

              Upaya ini mengajak setiap konselor untuk senantiasa mengeksplorasi pemahaman dan keterampilannya dengan cara intens mencari literatur, referensi, mengikuti workshop, atau hal lain yang mendukung pengembangan diri konselor.  Sehingga konselor mampu secara tepat mengambil sebuah keputusan karena didasarkan wawasan ilmiah serta pelatihan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Donald H.Blocher. 1966. Developmental Counseling. New York:John Wiley & Sons.

John NcLeod 2009. An Introduction to Counseling. England: Open University Press.

Samuel T.Glading. 2012. Konseling Profesi yang Menyeluruh. Jakarta: Permata Puri Media.

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: