Mendidik Konselor dalam Pengambilan Keputusan Etik Dalam Konseling

A.    Mendidik Konselor dalam Pengambilan Keputusan Etik

            Nampaknya prinsip - prinsip etik yang hampir wajib diterapkan dalam suatu porses bantuan ini bukan perkara yang mudah untuk diaplikasikan oleh setiap konselor.  Sebagai seorang penolong, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menolong dirinya terlebih dahulu.  Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya menyelami pemahaman yang bersifat akademik maupun praktik.  Hal ini dirasa perlu mengingat nilai-nilai eti sangat dipengaruhi oleh perubahan – perubahan yang ada, baik sikap, tingkah laku, maupun pola pikir, sehingga melahirkan interpretasi manusia yang baru untuk menyikapi perubahan itu.

            Van Hoose dan Paradise (1979) dalam Gladding 2012 mengkonsep tingah laku etik dalam lima tingkatan perkembangan pertimbangan yang berkesinambungan:

a.         Orientasi Hukuman

       Pada tahapan ini, konselor menanamkan kesadaran bahwa dalam menilai tingkah laku perlu didasarkan pada standar sosial eksternal, sehingga saat konselor atau konseli melanggarnya maka perlu ada komitmen dalam menerima konsekuensi atas pelanggaran tersebut.

b.        Orientasi Institusional

       Konselor pada tingkatan ini tanpa ragu mengedepankan aturan serta hukum atau norma yang menjadi sebuah kebijakan institusi, lembaga, atau organisasi tempat mereka bekerja.

c.         Orientasi Sosial

       Pada tingkat ini, konselor akan senantiasa memprioritaskan kepentingan publik daripada kepentingan personal.

d.        Orientasi Individu

       Kebalikan dari tingkatan sebelumnya, pada tingkat ini konselor justru memprioritaskan kepentingan individu meskipun pertimbangan hukuman dan sosial tetap dihadirkan di tengahnya.

e.         Orientasi Prinsip (Hati Nurani)

       Standar etika yang diambil pada tingkat ini berasal dari dalam diri internal konselor, dan bukan dari faktor eksternalnya.

B.     Etik dalam Situasi Khusus Konseling

            Nampaknya prinsip - prinsip etik yang hampir wajib diterapkan dalam suatu porses bantuan ini bukan perkara yang mudah untuk diaplikasikan oleh setiap konselor.  Sebagai seorang penolong, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menolong dirinya terlebih dahulu.  Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya menyelami pemahaman yang bersifat akademik maupun praktik.  Hal ini dirasa perlu mengingat nilai-nilai eti sangat dipengaruhi oleh perubahan – perubahan yang ada, baik sikap, tingkah laku, maupun pola pikir, sehingga melahirkan interpretasi manusia yang baru untuk menyikapi perubahan itu.

            Van Hoose dan Paradise (1979) dalam Gladding 2012 mengkonsep tingah laku etik dalam lima tingkatan perkembangan pertimbangan yang berkesinambungan:

a.       Orientasi Hukuman

            Pada tahapan ini, konselor menanamkan kesadaran bahwa dalam menilai tingkah laku perlu didasarkan pada standar sosial eksternal, sehingga saat konselor atau konseli melanggarnya maka perlu ada komitmen dalam menerima konsekuensi atas pelanggaran tersebut.

b.        Orientasi Institusional

            Konselor pada tingkatan ini tanpa ragu mengedepankan aturan serta hukum atau norma yang menjadi sebuah kebijakan institusi, lembaga, atau organisasi tempat mereka bekerja.

c.         Orientasi Sosial

            Pada tingkat ini, konselor akan senantiasa memprioritaskan kepentingan publik daripada kepentingan personal.

d.        Orientasi Individu

            Kebalikan dari tingkatan sebelumnya, pada tingkat ini konselor justru memprioritaskan kepentingan individu meskipun pertimbangan hukuman dan sosial tetap dihadirkan di tengahnya.

e.         Orientasi Prinsip (Hati Nurani)

            Standar etika yang diambil pada tingkat ini berasal dari dalam diri internal konselor, dan bukan dari faktor eksternalnya.

C.    Hukum dan Konseling

            Definisi hukum secara luas dapat diintegralkan ke dalam berbagai aspek.  Saat mengkaji aturan dari sudut pandang agama, kita akan menemukan redaksional “hukum” dalam perspektif religius di dalamnya.  Saat kita menelaah norma yang terbentuk dari suatu budaya di masyarakat, kita juga akan menjumpai “hukum adat” sebagai komitmen dan kesepahaman bersama atas pelestarian budaya di masyarakat itu sendiri.  Bahkan untuk lingkup yang jauh lebih mikro saja, sistem pengorganisasian kelas di sebuah sekolah saja misalnya, kita juga akan menemukan aturan yang dibangun di dalamnya dengan disertai metoda “sanksi atau hukuman” atas pelanggaran anggotanya.  Namun kesemua konteks “hukum” di atas tidak bersifat universal, melainkan hanya aturan lokal yang dibangun, dan pemberian sanksinya juga lahir atas dasar kesepakatan komunitasnya.  Hukum yang akan dikaji dalam pembahasan kali ini merupakan hukum dari telaah yuridis formal yang lebih bersifat universal, karena hukum ini sendiri dirancang oleh para pengambil kebijakan dalam suatu ketatanegaraan.

            Profesi konseling juga diatur dalam standar legal.  Legal berarti keadaan yang sesuai dengan hukum, dan hukum itu sendiri didefinisikan sebagai bentuk aturan yang diakui oleh negara atau komunitas yang mengikat anggota-anggotanya (Shertzer & Stone dalam Gladding, 2012). Dalam banyak kasus, hukum biasanya membantu atau netral terhadap kode etik profesional dan konseling secara umum (Studey & McKelvey dalam Gladding, 2012).  Hal tersebut menegaskan bahwa profesi konselor dijamin oleh suatu kekuatan hukum.  Jaminan perlindungan ini dapat bersifat ke dalam maupun keluar dari tubuh profesi itu sendiri.  Kontribusi hukum yang mengarah ke dalam tubuh profesi berarti hukum yang menaungi profesi tersebut dapat memberikan fungsi proteksi atas kekhasan profesi itu dengan profesi yang lain, memberikan legalitas dalam pelaksanaan operasional profesi, serta memberikan pengawasan mutu para pelaku profesi itu sendiri.  Sedangkan fungsi hukum yang memberikan kontribusi keluar dari sistem profesi contohnya adalah jaminan perlindungan dan keselamatan bagi konseli yang memperoleh layanan dari profesi Bimbingan dan Konseling itu sendiri.

            Meskipun demikian, bukan berarti hukum memegang kendali penuh atas proses profesi Bimbingan dan Konseling yang ada.  Studey & McKelvey dalam Gladding (2012) memaparkan bahwa hukum juga bersifat netral, artinya memberikan keleluasaan pada profesi untuk mengawasi sendiri dan mengatur hubungan konselor dengan klien, maupun hubungan antar sesama konselor.  Dan hal yang menjadikan hukum menjadi lebih penting dari kode etik profesional adalah ketika hukum diperlakukan untuk melindungi kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan publik. Lebih lanjut Studey & McKelvey dalam Gladding (2012) menjelaskan bahwa hukum di Amerika sendiri mendukung lisesnsi atau sertifikasi untk konselor sebagai piranti yang menjamin bahwa orang yang memasuki profesi tersebut sudah mencapai sekurang-kurangnya standar minimal.  Dengan demikian independensi profesi dalam mengatur pengorganisasian profesi di bawah pengawasan hukum tentu saja akan mencetak konselor profesional yang dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya.

            Kajian literatur asing akan lebih dominan memaparkan pemahaman atas kondisi hukum dan etik sesuai dengan budaya negara asalnya.  Hal tersebut bisa kita jadikan bahan kajian yang turut memperkaya khasanah ilmu dengan proses perbandingan maupun pengadopsian.  Namun tidak sedikit pula ditemukan ketidak-relevansian pemaparan yang dideskripsikan dengan realita yang ada di negeri ini.  Contohnya saja, literatur asing akan lebih memaparkan penitik beratan permasalahan dunia Konselor di negaranya pada suatu gambaran persengketaan konteks tugas konselor dengan psikologi yang notabene memiliki setting layanan yang hampir sama, namun kedua profesi ini memiliki visi-misi kode etik yang berlainan.  Sedangkan di Indonesia sendiri, permasalahan yang lebih urgent untuk dikaji adalah konteks tugas serta setting layanan konselor dalam setting pendidikan yang seringkali berbenturan dengan konteks tugas guru.  Telaah yuridis mengenai posisi Bimbingan dan Konseling di Indonesia-pun sesungguhnya belum mencapai tataran yang sempurna yang mampu menguatkan konteks tugas serta ekspektasi kinerja konselor secara lebih terperinci.  Berikut ini sekilas gambaran telaah yuridis yang dipetakan dalam serangkaian proses kajian perundang-undangan yang turut memperkuat keberadaan Bimbingan Konseling di negeri ini.

1.       Mengacu pada pasal 1 (6) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditemukan redaksional keberadaan “konselor” dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong, dan tutor.  Namun konteks ini dirasa belum merumuskan spesifikasi konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor yang lebih cermat.  Hal yang sama juga dirasakan dari UU nomor 14/2005 tentang guru dan dosen yang belum memaparkan keberadaan konselor.

2.       Keberadaan konselor kembali disebut dalam pasal 28 PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  Namun sama halnya dengan undang-undang yang dirumuskan sebelumnya bahwa pengaturan standar kompetensi konselor belum dirumuskan secara khas.

3.       Selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22/2006 tentang Standar Isi ditemukan uraian kalimat “Pengembangan Diri” yang dinyatakan berada di luar kelompok mata pelajaran dan dikaitkan dengan konseling.  Lagi-lagi rumusan Permendiknas ini kurang bersambut baik di kalanagan profesi Bimbingan Konseling.  Karena Permendiknas ini diterjemahkan pada sebuah pemahaman bahwa belum adanya konten yang membedakan materi pembelajaran sebagai perangkat yang digunakan oleh guru dengan perangkat layanan yang diberikan oleh konselor.

Namun pada akhirnya, Asosiasi memutuskan untuk mengkaji lebih cermat struktur kurikulum yang diatur PerMendiknas No. 22/2006 tentang standar isi dan PerMendiknas No. 23/2006 tentang standar kelulusan, dalam rangka meluruskan berbagai kerancuan yang ada dalam telaah yuridis serta memantapkan pemahaman konseptual mengenai profesi Konselor.  Kemudian berdasarkan telaah tersebut, diangkat beberapa pengamatan kritis sebagai berikut :

1.       Kajian yuridis terhadap berbagai peraturan yang ada selama ini menyimpulkan bahwa terdapat kevakuman legal dari segi pengaturan Standar Kompetensi Profesional Konselor di tanah air.

2.       Pengaturan yang terkait jabatan fungsional guru dan angka kreditnya memang memuat beberapa ketentuan tentang layanan Bimbingan dan Konseling, akan tetapi tidak dinyatakan dalam konteks nomenklatur konselor.  Hal ini sebagai akibat belum dispesifikasikannya konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor dalam ketentuan perundang-undangan.

3.       Oleh karena itu langkah awal yang diperlukan adalah penetapan standar kompetensi profesional konselor yang dinilai menjanjikan kinerja maksimal dalam wilayah layanan bimbingan dan konseling dalam setting pendidikan formal.  Sehingga bimbingan konseling dapat lebih diterima sebagai bagian yang terpadu dalam Sistem Pendidikan Nasional

4.       Langkah selanjutnya adalah disusunnya sebuah Naskah Akademik yang berjudul “Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal”, sebagai upaya atau strategi yang sinergistik dalam rangka pembenahan dan peningkatan mutu layanan Bimbingan dan Konseling yang diselenggarakan (Depdiknas, 2007).

Naskah Akademik yang berjudul “Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling Dalam Jalur Pendidikan Formal” tersebut berisi tentang : (1) sosok utuh kompetensi konselor dan pendidik konselor, (2) rambu-rambu penyelenggaraan pendidikan profesional pra-jabatan, (3) rambu-rambu penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan khususnya dalam jalur pendidikan formal, (4) rambu-rambu penyelenggaraan sertifikasi konselor dalam jabatan, (5) rambu-rambu penyelenggaraan pendidikan profesional pendidik konselor, (6) rambu-rambu penyelenggaraan program penyetalaan kemampuan pendidik konselor dlam jabatan, (7) pedoman penerbitan izin praktik bagi konselor (Depdiknas, 2007).  Dengan naskah akademik ini sebagai amanat Rakernas ABKIN tanggal 4 - 7 Januari 2007 di Wisma UNJ,  para pelaku profesi Bimbingan Konseling telah memiliki panduan etik yang keberadaannya syah di mata hukum untuk menjadi profesional yang senantiasa mewujudkan konteks tugas serta ekspektasi kinerja konselor yang baik.

D.    Aspek Legal Hubungan Konseling

            Secara eksplisit maupun implisit dikemukakan bahwasannya seorang konselor harus senantiasa berpedoman pada aspek-aspek etis dalam bertindak.  Menjadi hal yang sangat urgent, seorang konselor perlu dibekali pemahaman mengenai legalitas posisi atau segala bentuk tindakan di bawah naungan profesi, karena tidak menutup kemungkinan dalam perjalanannya konselor akan situasi yang tidak hanya bersinggungan antara hubungan konseli dan konselor, namun juga hal-hal yang bersinggungan dengan dunia hukum.

            Aspek etik yang perlu ditempuh konselor saat menghadapi situasi ini diantaranya komunikasi kerahasiaan (konfidensial), privasi, dan hak istimewa (Gladding, 2012).  Kerahasiaan diartikan sebagai jaminan konselor terhadap konseli bahwa segala macam informasi yang terkait konseli dan telah dikantongi konselor sebagai data, tidak akan dipubilkasikan atau dibagikan secara tidak sah dan tanpa ijin.  Privasi merupakan sebuah konsep legal yang mengakui hak-hak individu untuk memilih waktu, keadaan, dan banyaknya informasi pribadi yang ingin atau tidak ingin mereka bagikan (Herlihy & Sheeley, 1987 dalam Gladding, 2012).  Sedangkan komunikasi atau hak istimewa adalah hak legal klien yang dijamin oleh undang-undang untuk tidak mengungkapkan komunikasi rahasia di pengadilan tanpa seijin konseli (Gladding, 2012).

            Namun dalam situasi tertentu hakkerahasiaan, privasi , serta komunikasi istimewa klien menjadi sebuah pengecualian, yaitu ketika :

a)        Dalam kasus pertentangan antara konselor dan klien

b)        Ketika klien memunculkan masalah menenai kondisi mental dalam tuntutan legal

c)        Ketika kondisi klien menghadirkan bahaya untuk dirinya sendiri atau orang lain

d)       Dalam kasus pelecehan anak

e)        Ketika konselor memperoleh informasi bahwa klien akan melakukan tindakan kejahatan

f)         Selama pengadilan meminta evaluasi psikologis

g)        Untuk tujuan pertolongan spontan

h)        Ketika konselor memiliki informasi bahwa klien telah menjadi korban kejahatan

i)          Dalam kasus kekerasan pada orang yang rentan

Sebuah makalah mengenai Pengantar Konsep Etika dan Praktik dalam Konseling (Candra Aditya, 2011), menguraikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mengimplementasikan kode etik konseling dalam praktiknya di lapangan :

1.      Kerahasiaan dan Privasi

2.      Hak Istimewa Komunikasi

3.      Hubungan Ganda

4.      Informasi Persetujuan

5.      Tanggung Jawab Profesional

DAFTAR PUSTAKA

Donald H.Blocher. 1966. Developmental Counseling. New York:John Wiley & Sons.

John NcLeod 2009. An Introduction to Counseling. England: Open University Press.

Samuel T.Glading. 2012. Konseling Profesi yang Menyeluruh. Jakarta: Permata Puri Media.

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: