LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN

A.    Landasan Hukum atau Yuridis

1.      Pengertian Landasan Yuridis

Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Landasan hukum seseorang guru boleh mengajar misalnya, adalah surat keputusan tentang pengangkatan sebagai guru. Yang melandasai atau mendasari ia menjadi guru adalah surat keputusan itu beserta hak-haknya. Surat keputusan itu merupakan titik tolak untuk ia bias melaksanakan pekerjaan guru. Begitu pula halnya mengapa anak-anak sekarang diwajibkan belajar paling sedikit sampai dengan tingkat SLTP, adalah dilandasi belajar atau didasari atau bertitik tolak dari peraturan pemerintah tentang pendidikan dasar dan ketentuan tentang wajib belajar. Sementara itu kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Aturan baku yang sudah disahkan oleh pemerintah ini, bila dilanggar akan mendapat sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pula. Seorang guru yang melanggar disiplin misalnya, bias dikenai sanksi dalam bentuk kenaikan pangkatnya ditunda. Begitu pula seorang peserta didik yang kehadirannya kurang dari 75 % tidak diizinkan mengikuti ujian akhir.

Hukum atau aturan baku diatas, tidak selalu dalam bentuk tertulis. Seringkalai aturan itu. dalam bentuk lisan, tetapi diakui dan ditaati oleh masyarakat. Hukum adat misalnya, banyak yang tidak tertulis, diturunkan secara lisan turun-temurun di masyarakat. Hokum seperti ini juga dapat menjadi landasan pendidikan. Dari uraian diatas dapatlah dipahami makna kata landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpojak atau titik tolak dalam melaksanakn kegiat, dalam hal ini kegiatan pendidikan, tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku ini. Cukup banyak kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh aturan lain, seperti aturan kurikulum, aturan cara mengajar, cara membuat persiapan, supervise, dsb. Apalagi bila dikaitkan dengan kiat meng ajar atau seni mendidik, sangat banyak kegiatan pendidikan yang dikembangkan sendiri oleh para pendidik.

2.      Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang dasar 1945 adalah merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang lain harus tunduk atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dasar ini. Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam undang-undang dasar 1945 hanya 2 pasal, yaitu, Pasal 31 dan Pasal 32, yang satu menceritak tentang pendidikan dan yang satu menceritakan tentang kebudayaan.

a)      Pasal 31 Ayat 1  berbunyi: Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran, Ayat 2  berbunyi:  Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat ini berkaitan dengan wajib belajar 9 tahun di SD dan SMP yang sedang dilaksanakan.  Ayat 3 berbunyi: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional. Ayat ini mengharuskan pemerintah mengadakan satu system pendidikan nasional, untuk memberi kesempatan kepada warga Negara mendapatkan pendidikan. Kalau karena suatu hal seseorang atau sekelompok masyarakat tidak bisa mendapatkan kesempatan belajar, maka mereka bias menuntut hak itu kepada pemerintah.

b)      Pasal 32 Ayat 1 berbunyi: Memajukan budaya nasional serta memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya.

Ayat 2 berbunyi: Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Mengapa pada pasal ini juga berhubungan dengan pendidikan? Sebab pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Seperti kita ketahui bahwa kebudayaan adalah hasil dari budi daya manusia, kebudayaan akan berkembang bila budi daya manusia ditingkatkan. Sementara itu sebagian besar budi daya bias dikembangkan kemampuannya melalui pendidikan, jadi bila pendidikan maju, maka kebudayaanpun akan maju pula. Kebudayaan dan pendidikan adalah dua unsur yang saling mendukung satu sama lain. Sudah dikatakan diatas, bila pendidikan maju maka kebudayaan juga akan maju, begitu juga sebaliknya, karena kebudayaan yang banyak aspeknya akan mendukung program dan pelaksanaan pendidikan. Dengan demikian  upaya memajukan kebudayaan berarti juga sebagai upaya memajukan pendidikan.

3.      Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Diantara peraturan perundang-undangan RI yang paling banyak membicarakan pendidikan adalah Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Sebaba undang-undang ini bisa disebut sebgaai induk peraturan perundang-undangan pendidikan. Undang-undang ini mengatur pendidikan pada umumnya, artinya segala sesuatu bertalian dengan pendidikan, mulai dari prasekolah sampai dengan pendidikan tinggi ditentukan dalam undang-undang ini.

a)      Pasal 1 Ayat 2 dan Ayat 5, ayat 2 berbunyi: pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang dasar 45 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Undang-undang ini mengharuskan pendidikan berakar pada kebudayaan nasional dan nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti teori-teori pendidikan dan praktik-praktik pendidikan yang diterapkan di Indonesia , tidak boleh tidak haruslah berakar pada kebudayaan Indonesia dan agama. Tetapi kenyataan menunjukkan kita belum punya teori-teori pendidikan yang khas yang sesuai dengan budaya bangsa. Kita sedang mulai membangunnya teori pendidikan kita masih dalam proses pengembangan (Sanusi, 1989).

Teori-teori pendidikan beserta praktiknya dilakukan di Indonesia sampai saat ini sebagian besar berupa teori-teori yang diimpor dari luar negeri. Dimana para pendidik belajar disitulah mereka menerima teori-teori yang diimpor dari luar negeri. Dimana para penguasa pendidikan mengadakan studi banding disitu pulalah mereka menerima teori-teori itu.

Teori-teori dari luar negeri itu tidak mesti direplikasi dulu melalui penelitian-penelitian. Sebagian besar diterapkan begitu saja di negeri ini. Karena teori itu banyak ragamnya , yang diterapkan pun dipilih sesuai dengan pandangan dan selera pendidik, terutama oleh yang mempunyai wewenang menentukan kebijakan pendidikan.

Teori pendidikan dan praktik pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi harapan undang-undang pendidikan kita. Oleh sebab itu, kondisi seperti ini merupakan tantangan bagi para pendidik kita , terutama bagi mereka yang sudah ahli , untuk berupaya dengan sekuat tenaga dan pikiran menciptakan teori-teori yang berakar pada kebudayaan bangsa kita. Mungkin prosesnya tidak bisa begitu cepat, namun kalau dilakukan dengan penuh kesungguhan , direncanan dengan teliti, dan dilaksanakan secara sangat mungkin membuahkan hasil yang diinginkan.

b)      Pasal 1 Ayat 5 berbunyi: tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut ayat ini yang berhak menjadi tenaga kependidikan adalah setiap anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedang yang dalam apa dimaksud dengan tenaga kependidikan tertera dalam pasal 39 ayat 1 yang mengatakan tenaga kependidikan mencakup tenaga administrasi, pengelola/kepala lembaga pendidikan, panilik/pengawas, peneliti dan pengembangan pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Di ketujuh macam tenaga kependiidkan tersebut diatas ditambah ayat 2 tentang pendidikan, yang sudah jelas kedudukan dan wewenangnya, baik karena keahlian maupun karena surat keputusan yang diterimanya adalah penilik/pengawas, peneliti dan pengembangan pendidikan, pustakwan, laboran, dan teknisi sumber belajar. Tentang tenaga pendidik dan tenaga pengelola sebagian sudah jelas karena keahlian dan surat pengangkatan , tetapi sebagian lagi belum jelas. Mereka itu sebagian besar pendidik dan pengelola pada jalur nonformal dan informal, baik pendidikan keluarga maupun pendidikan di masyarakat. Tetapi secara hukum kedudukan mereka tetap sah karena mereka telah mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan

Seperti tertulis dalam penjelasan pasal 6 sebagai berikut: memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerjasama yang saling melengkapi dan memperkuat.

Jadi, disamping masyarakat mempunyai kewajiban membiayai pendidikan , mereka juga mempunyai kewajiban memikirkan, memberikan masukan, dan membantu menyelenggarakan pendidikan jalur sekolah. Kewajiban itu perlu diinformasikan kepada masyarakat luas , agar mereka menjadi lebih paham. Dengan demikian partisipasi warga masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan diharapkan semakin besar.

Demikianlah tugas dan kewajiban pendidik dan pengelola pendidikan yang berasal masayarakat umum, baik pada pendidikan dimasyarakat maupun disekolah perlu mendapat penegasan dan iformasi lebih rinci. Dengan cara ini diharapkan perhatian, pengetahuan, dan komitmen mereka lebih meningkat dalam menyelenggakan pendidikan.

c)      Pasal 5 undang-undang pendidikan kita bermakna: setiap warga Negara berhak atas kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, baik bagi mereka yang berlainan fisik, didaerah terpencil, maupun yang cerdas atau berbakat khusus, yang bisa berlangsung sepanjang hayat.

d)     Pasal 6 mewajibkan warga Negara berusia 7 sampai 15 tahun mengikuti pendidikan dasar. Semua pihak seharusnya berusaha menyukseskan program wajib belajar ini. Pihak pemerintah berusaha dengan berbagai cara agar program ini berjalan lancer, begitu pula pihak masyarakat yang putra-putranya dikenai oleh pendidikan harus juga berusaha membantu pemerintah. Sebab kalu masyarakat berdiam diri, apalagi menentang program wajib belajar ini , berarti menelantarkan atau meniadakan peluang untuk mendapatkan kesempatan belajar tersebut.. dapat saja sikap dan tindakan itu dikatakan melalaikan hukum atau menentang hukum. Kalu hal ini terjadi jelas akan merugikan masyarakat itu sendiri, baik sebagai konsekuensi dan melalaikan atau menentang hukum maupun dan kerugian yang akan diterima oleh putra-putra mereka akibat tidak dapat kesempatan mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya.

Penjelasan diatas meningkatkan wawasan kita dan masyarakat pada umumnya tentang bagaiamna seharusnya kita mengambil sikap dan tindakan terhadap program wajib belajar ini. Para pendidik dan masyarakat umum perlu bersikap dan bertindak positif menyukseskan program tersebut antara lain dengan cara:

1)      Memberi dorongan kepada peserta diidk dan warga belajar untuk belajra terus . tidak cukup tamat SD saja dengan alas an-alasan yang amsuk akal.

2)      Mengurangi beban kerja anak-anak, manakala mereka harus membantu meringankan beban ekonomi orang tuanya.

3)      Memebantu menyiapkan lingkungan belajar dan alat-alat belajar dirumah untuk merangsang kemauan belajar anak-anak

4)      Membantu membiayai pendidikan.

5)      Mengizinkan anak pindah sekolah, bila ternyata sekolah semula sudah tidak dapat menampung.

Kesempatan belajar tersebut berlaku bagi semua anak dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan, social, dan tingkat kemampuan ekonomi. Jadi penyediaan tempat belajar, penerimaan siswa, serta proses belajar haruslah diperlakukan secara adil. Kita tidak boleh menganakemaskan yang satu dan menganaktirikan yang lain. Semua harus dilayani secara sama.

Undang-undang pendidikan ini membedakan jalur pendidikan dengan jalur pendiidkan nonformal dan informal yang tertera pada pasal 13, dikatakan: jalur pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan disekolah secra berjenjang dan berkesinambungan, sedangkan jalur pendidikan nonformal dan informal merupakan pendidikan yang diselenggarakan diluar sekolah yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Sebagai konsekuensi dari peraturan ini, maka yang berhak masuk ke jalur pendidikan formal hanyalah mereka yang dalam batas-batas umur masa belajar dan studi. Sementara itu yang berhak masuk ke jalur pendidikan nonformal dan informal tidak dibatasi umurnya

Bertalian dengan keinginan belajar kembali sambil bekerja , kini ada kecendrungan para pekerja ini menyerbu perguruan tinggi untuk belajar sebagai mahasiswa. Maksud mereka untuk meningkatkan pendapatan setelah tamat kelak dengan memanfaatkan ijazahnya yang baru. Namun, tampaknya ada juga sejumlah tertentu dari mereka yang hanya bertujuan meningkatkan prestise. Pada masa ini kesempatan itu terbuka luas, mengingat banyak sekali tempat tersedia, terutama pada perguruan-perguruan tinggi swasta.

Yang menjadi pertanyaaan adalah, apakah hasil belajar pada jalur pendiidkan formal tidak mesti sama baiknya dengan hasil belajar pada jalur pendiidkan non formal. Belum ditemukan penelitian untuk menjawab pertanyaan itu, namun dari pengamatan tampaknya tidak ada perbedaan yang mencolok tentang prestasi belajar kedua kelompok ini, terutama bila dikaitkan dengan tugas belajar, izin belajar, dan belajar sambil bekerja diperguruan tinggi. Prestasi belajar itu sebagian ditentukan oleh minat, bakat, dan kemampuan mereka masing-masing, sebab itu baik jalut sekolah maupun jalur luar sekolah , bila pendiidkannya dikelola dan dilaksanakan secara professional amka akan memberikan hasil yang tidak jauh berbeda

Pasal 27 ayat 2 UU Pendidikan ini mengatakan baik pendidikan non formal dan pendidikan informal kalau kelak bisa lulus ujian kesetaraan yang sesuai dengan standar nasional , ijazahnya diakui sama dengan ijazah pendidikan formal. Jalur pendidikan formal terdiri dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus, pendidikan keagamaan , pendidikan akademik, dan pendidikan professional (pasal 15). Pendidikan umum terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah umum, pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah kejuruan, pendidikan khusus adalah pendidikan untuk anak-anak luar biasa, dan pendidikan keagamaan ialah pendidikan yang banyak diwarnai oleh keagamaan. Sementara itu pendidikan akademik dan professional/lokasi diselenggarakan diperguruan tinggi.

Pendidikan kedinasan tertulis pada pasal 29 yang menyatakan untuk meningkatkan kinerja pegawai dan calon pegawai negeri yang diselenggarakan oleh departemen atau nondepartemen pemerintah. Pendidikan ini bisa dalam jalur formal bisa juga nonformal. Pendidikan anak usia dini tertuang pada pasal 28, yang dapat terjadi pada jalur formal, noformal, dan informal. Taman kanak-kanak termasuk pendidikan jalur formal.

Pasal 20 menyebutkan bahwa sekolah tinggi, institute, dan universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau professional.sementara itu akademik dan politeknik menyelenggarakan pendidikan professional. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang berupaya melayani perkemvbangan sikap, berfikir dan prilaku ilmiah para mahasiswa sehingga mereka dapat mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan pendidikan professional hanya diberi sebutan profesioonal sebab makna professional berbeda dengan makna akademik . bila istilah akademik berkaitan dengan sikap, berfikir, dan perilaku ilmiah, maka istilah professional berkaitan dengan pelayanan terhadap klien atau orang yang memebutuhkan secara benar-benar. Seperti diketahui bahwa orang dikatakan professional kalau ia mampu melaksanakan sesuatu secara benar, dalam arti sesuai denmgan konsep atau teori yang bertalian dengan sesuatu yang dikerjakan.

Pendidikan professional menekankan pada aplikasi teori-teori yang telah ada. Yang dipelajari dalam pendidikan ini adalah teori-teori atau konsep-konsep yang ada sebagai temuan dari para akademis dan cara-cara penerapannya dilapangan secara efektif dan efisien. Sedangkan dalam mengetes kebenaran suatu teori, atau mereplikasinya agar cocok dengan keadaan wilayah tertentu adalah tugas para akademis. Sebaliknya dalam pendidikan professional ini, penerapan suatu teori yang  lebih diperhatikan , disamping memahami teori itu sendiri. Penerapan suatu teori akan mencakup tenaga-tenaga pemabantu, alat-alat pembantu, lingkungan kerja, iklim kerja, materi yang dikerjakan, system penilaian, efektifitas, efisien, dan akuntabilitas.

Pendidikan professional tidak cukup hanya mengembangkan ketrampilan menerapkan teori-teori saja , tetapi juga mempelajari cara membina para pembantu, membuat dan atau mengusahakan alat-alat bekerja , menciptakan lingkungan dan iklim kerja yang kondusif, system penilaian, dan membiasakan diri agar memiliki komitmen untuk berupaya selalu memuaskan orang-orang yang berkepentinagan. Bila pendidikan akademik membuat manusia berkemvbang secara optimal, maka pendidikan professional berusaha membuat manusia-manusia pekerja dalam bidang-bidang tertentu. Pada umumnya bidang-bidang garapan itu sudah ada dimasyarakat. Oleh sebab itu, jumlah mahasiswa yang dididk dalam pendidikan professional ini dibatasi sesuai dengan jumalh tenaga yang dibutuhkan pada masing-masing bidang garapan.

Pasal 24 tentang kebebasan akadmeik, kebebasan mimbar akadmeik , dan otonomi keilmuan, bunyi lengkap ayat itu adalah sebgai berikut: dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonom keilmuan. Ketiga ketentuan ini berlaku bagi civitas akademik , yaitu para dosen dan mahasiswa.

Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh anggota civitas akademik, yang mencakup dosen-dosen dan para mahasiwa. Mengapa hanya dua kelompok ini yang dikategorikan sebagai anggota civitas akademik, karena merekalah yang berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan akademik, dalam hal ini tugas-tugas mereka mencakup:

1)      Mempelajari secara tekun konsep-konsep dan teori-teori

2)      Menganalisis seluk beluknya, termasuk asal usul konsep itu

3)      Mempelajari cara-cara pengembangannya.

4)      Memepelajari metodologi penelitian untuk pengembangan ilmu.

5)      Belajar berfikri analitik-sistetik atau induktif-deduktif

6)      Mengoreksi kebenaran konsep.

7)      Mengadakan replikasi

8)      Menginformasikan hasil=hasil penelitian dan konsep-konsep.

9)      Berdiskusi dan berdebat

10)  Memepertahankan konsep secara ilmiah.

11)  Menulis laporan penelitian, artikel, dan atau buku.

Semua tindakan tersebut diatas membutuhkan kebebasan. Sebab tanpa mendapat kebebasan dalam berfikir, bersikap, dan bertindak imliah seperti itu, sangat sulit untuk memperoleh kebenaran ilmiah, yang antara lain berbentuk simpulan, kosnep dan teori. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan berbicara di forum ilmiah.kebebasan mimbar akademik berarti kebebasan menyampaikan buah fikiran yang sifatnya ilmiah kepada para pendengar yang pada umumnya para ilmuan dan atau para mahasiswa.

Buah fikiran yang disampaikan ini pada umumnya merupakan hasil-hasil penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan, atau hasil pemikiran kritis tentang sesuatu karena itu ceramah, pidato, atau kuliah itu dikatakan bersifat ilmiah. Sama halnya dengan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik pun harus dipertanggungjawabkan pula. Kebebasan mimbar akademik ini dapat dilaksanakan dalam kelas terhadap para mahasiswa , didepan para dosen, atau didepan forum ilmiah yang lebih luas, tata cara pelaksanaan pada umumnya sebagai berikut:

1)      Baru saja menemukan konsep baru atau hasil penelitian baru.

2)      Konsep atau hasil penelitian dikemas untuk dikomunikasikan.

3)      Perlengkapan berkomunikasi seperti makalah, benda-benda, contoh, gambar-gambar, foto, slide, proyektor, dan sebagainya.

4)      Pertemuan dimulai pada umumnya memakai pembawa acara atau moderator, kecuali dalam kelas.

5)      Kebebasan mimbar akademik dimulai, pada umumnya mengemukakan konsep-konsep barunya atau hasil penelitiannya, yang sudah tentu dikaitkan pula dengan konsep-konsep yang sudah ada yang sejenis. Kebebasan mimbar akademik yang dilakukan dosen  terhadap para mahasiswa dikelas pada umumnya dikaitkan dengan isi kuliah yang sedang dibahas.

Dalam kata otonomi keilmuan terkandung arti otonom dalam menggali, mengembangkan, dan menginformasikan ilmu. Otonom di sini sama maknanya dengan kebebasan, tetapi kebebasan yang dibatasi oleh kaidah-kaidah keilmuan, artinya orang bebas melakukan sesuatu selama ia tidak melanggar rambu-rambu dalam menggali, mengembangkan, dan menginformasikan ilmu. Istilah otonom keilmuan lebih ditekankan pada upaya menggali dan mengembangkan ilmu. Orang-orang yang berkecimpung dalam akademik memiliki otonom atau otoritas dalam mengembangkan termasuk menggali ilmu dengan kaidah-kaidah keilmuan yang sudah ditetapkan. Hal ini dilakukan oleh civitas akademika yaitu para dosen dan para mahasiswa.

Yang dimaksud dengan kaidah-kaidah keilmuan dalam melaksanakan otonom keilmuan adalah sebagai berikut:

1)      Berfikir ilimiah, artinya berfikir tentang sesuatu selalu didasarkan atas data pendukungnya.

2)      Bersikap ilmiah, antara lain teliti, hati-hati, jujur, menghargai kebenaran orang lain, mengakui kesalahn diri sendiri.

3)      Berkata, baik lisan maupun lewat tulisan secara benar atau sesuai dengan kebenaran ilmu.

4)      Bertindak secara ilmiah

5)      Dalam menggali dan mengembangkan ilmu, memakai metodologi ilmiah yang mencakup: rancangan ilmiah, dilaksanakan secara ilmiah, dan dilaorkan secara ilmiah.

Kaidah-kaidah keilmuan tersebut diatas bila dilaksanakan oleh eseorang dalam mengfgali atau mengembangkan konsep tidak persis sama dengan yang dilakukan orang lain. Variasi itu dimungkinkan sebab:

1)      Jenis konsep yang dikembangkan berbeda sehingga membutuhkan macam penelitian yang berbeda pula, mungkin kualitatif, kuantitatif, riset aksi, dan sebagainya atau mungkin juga membutuhkan penelitian dilapangan, dilaboratorium atau diperpustakaan.

2)      Gaya pendekatan dilapangan juga berbeda-beda. Masing-masing penelti punya pandangan sendiri-sendiri agar penelitiannya sukses.

3)      Juga macam analisis data berbeda-beda , bergantung pada macam data yang diperoleh serta tujuan penelitian yang diinginkan.

4)      Model penyajian laporan juga tdak persis sma satu dengan yang lan. Hal ini terjadi karena penmulisan laporan tidak bisa lepas dari estetika penulisannya.

Pasal 12 menyebutkan peserta didik mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya yang diajarkan oleh pendidik yang seagama.mereka juga berhak mendapatkan layanan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Dari pasal-pasal tersebut diatas dapat dilihat adanya pendidikan yang bersifat terbuka, yang dimaksud dengan pendidikan terbuka di sini antara lain adalah:

1)      Peserta didik berhak pindah ke lembaga atau sekolah lain dengan alas an tententu.

2)      Peserta diidk berhak menyelesaikan program belajar mendahului teman-temannya, termasuk berhak lulus lebih dahulu.

3)      Peserta didik berhak mengikuti pelajaran atau studi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.

Pasal 39 tentang kewajiban tenaga kependidikan. Kewajiban itu secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

1)      Memebina loyalitas pribadi dan peserta didik terhadap ideology Negara pamcasila dan undang-undang dasar 1945.

2)      Menjunjung tinggi kebudayaan bangsa, tenaga kependidikan harus menghargai dan memeliahra budaya bangsa.

3)      Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian.

4)      Meningkatkan kemailmu mpuan professional sesuai denmgan tuntutan perkembangan teknologi serta pembangunan bangsa.

5)      Menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, bangsa dan Negara.

Pasal 45 undang-undang ini menyangkut pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan yang harus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga peserta didik. Yang dimaksud dengan sumber-sumber pendidikan adalah seperti tersebut dibawah ini:

1)      Materi yang dipelajari peserta didik

2)      Metode yang dipakai untuk belajar  mengajar

3)      Berbagai alat peraga

4)      Berbagai media pendidikan

5)      Orang-orang seperti pengelola, guru, narasumber, dan pengawas.

6)      Informasi pendidikan, dana pendidikan, sarana pendidikan, prasarana pendidikan.

Sementara itu yang  bisa ditangani oleh masyarakat atau tokoh masyarakat dan keluarga peserta didik adalah sebagai berikut:

1)      Materi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang disebut kurikulum muatan local.

2)      Di beberapa alat peraga yang ada dimasyarakat , yaitu orang-orang yang memiliki ketrampilan tertentu yang tidak dimiliki oleh sekolah.,

3)      Masyarakat dan orang tua siswa juga berfungsi sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pendidikan disekolah.

Pasal 36 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: pengembangan kurkuluk dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ayat 3 berbunyi: pengembangan ini harus memperhatikan peningkatan iman dan takwa (agama), peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat, keragaman potensi daerah , tuntutan pembangunan daerah dan nasonal. Menurut pasal ini ada dua macam kurikulum yaitu kurikulum nasional dan kurikulum lingkungan setempat, kurikulum nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat, sementara itu kurikulum lingkungan dutetapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang bersangkutan beserta badan lan yang berwenang untuk itu.

Dalam UU No 20 Tahun 2003 yang akan dibahas adalah, pasal 58 mengatakan evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik. Sementara itu evaluasi peserta didik , program dan lembaga pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang mengacu pada criteria standar nasional. Evaluasi hasil belajar dalam pendidikan system desentralisasi dilakukan oleh badan atau lembaga pada tingkat desentralsasi itu.

4.      Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

a)      Pasal 8 berbunyi: guru wajib memiliki kualifikasi akademi, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

b)      Pasal 10 menyatakan kompetensi guru mencakup pedagogic, kepribadian, social, dan professional. Disini guru diminta tidak hanya sekedar mengajar agar peserta didik paham dan terampil, melainkan guru harus dapat mengembangkan afeksi, kognisi dan ketrampilan peserta diidk seara berimbang.

c)      Pasal 11 berbunyi: sertifikasi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

d)     Pasal 15 yaitu gaji pokok, beserta tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus bagi yang bertugas di dserah khusus, dan maslahat tambahan.

e)      Pasal 19, yaitu yang termasuk maslahat tambahan disini adalah berupa kesejahteraan seperti tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan beasiswa, layanan kesehatan, dan penghargaan-penghargaan tertentu.

f)       Pasal 24, menentukan tentang pengangkatan guru, guru pendidikan menengah dan pendidikan khusus tingkat, ditempatkan dan dipindahkan , dan diberhentikan oleh pemerintah provinsi. Sedangkan untuk gutru pendidikan dasar dan usia dini dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

g)      Pasal 40, guru juga diberi cuti seperti pegawai biasa dan tugas pelajar.

h)      Pasal 42, menguraikan tentang organisasi profesi guru, yang memiliki wewenang  untuk menetapkan dan menegakkan kode etik guru, memberikan bantuan hukum kepada guru, memberikan perlindungan profesi guru, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, dan memajukan pendidikan nasional.

i)        Pasal 46 menyatakan dosen minimal lulusan maagister untuk mengajar di program diploma dan sarjana dan lulusan program doctor untuk mengajar di pascasarjana.

j)        Pasal 48 disebutkan persyaratan untuk menduduki jabatan guru besar harus memiliki ijazah doctor.

k)      Pasal 49 menyebutkan guru besar yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental sangat istimewa dalam bidangnya dan diakui sera internasionalprofesional dapat diangkat menjadi professor paripurna.

Sama halnya dengan guru , para dosen ini juga dapat imbalan bagi yang memenuhi semua persyaratan, imbalan yang dimaksud adalah gaji pokok beserta tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, dan maslahat tambahan, yang dimaksud dengan tunjangan kehormatan ialah tunjangan yang hanya diberikan kepada dosen yang menjabat guru besar setelah berdinas dua tahun

5.      Implikasi Konsep Pendidikan

Sedudah membahas landasan hukum dalam pendidikan yang dijabarkan dari pasal-pasal UUD 1945, UU Pendidikan nasional, dan beberapa PP tentang pendidikan, maka sebagai implikasinya dalam pengembangan konsep pendidikan adalah seperti uraian berikut

a)      Ada perbedaan yang jelas antara pendidikan akademik dengan pendidikan professional. Pendidikan akademik menyiapkan para ahli agar mampu mengembangkan ilmu atau teknik atau seni dibidangnya masing-masing melalui aktualisasi diri secara utuh. Sementara itu pendidikan profesi bertujuan menyiapkan peserta didik agar ahli dalam menerapkan teori tertentu. Jumlah mereka dibatasi sesuai kebutuhan, dan setelah lulus diperkerjakan ditempat tertentu.

b)      Pendidikan professional tidak cukup hanya menyiapkan ahli dalam menerapkan suatu teori, tetapi juga mempelajari cara membina para tenaga pembantu, mengusahakan alat-alat bekerja, menciptakan lingkungan dan iklim kerja yang kondusif, sitem penilaian, dan membiasakan diri agar memiliki komitmen untuk berupaya selalu memuaskan orang-orang yang berkepentingan.

c)      Sebagai konsekuensi dari beragamnya bakat dan kemampuan para siswa serta dibutuhkannya tenaga kerja menengah yang banyak, maka perlu diciptakan berbagai ragam sekolah kejuruan

d)     Untuk merealisasikan terwujudnya pengembangan manusia Indonesia seutuhnya, seperti yang dikemukakan sebagai tujuan pendidikan nasional, diperlukan perhatian yang sama terhadap pengembangan afeksi, kognisi, dan psikomotor pada semua tingkat pendidikan.

e)      Pendidikan humanora, termasuk pendidikan formal pancasila, perlu lebih menekankan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, baik disekolah maupun dikampus daripada pemahaman dan hafalan materi bidang studi itu.

f)       Isi kurikulum muatan lokal dapat dpilih satu atau beberapa dari hal-hal berikut; memperkenalkan dan membiasakan melaksanakan norma-norma daerah setempat, memakai alat-alat peraga, alat-alat pelajar atau media pendidikan yang ada didaerah itu. Dan mengambil cintoh-contoh pelajaran yang ada atau sesuai dengan keadaan dan kegiatan diwilayah itu.

g)      Dalam kaitannya dengan memajukan kerjasama antara sekolah, masyarakat, dan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu digalakkan kegiatan badan kerja sama itu dalam bentuk antara lain, menampung aspirasi masyarakat, mengikutsertakan dalam mengawasi pelaksanaan pendidikan, meyediakan narasumber dan  bekerjasama memikirkan segala sesuatu untuk kemajuan pendidikan

Daftar Pustaka

Pidarta Made. 2014. Landasan Kependidikan (Stimulus Pendidikan Bercorak Indonesia). Jakarta: PT Rineka Cipta

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: